Tingkatkan Layanan Kesehatan, Muba Perkuat Antrian Online BPJS kesehatan

Cloud Hosting

SEKAYU, – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Forum Kemitraan BPJS Kesehatan melakukan rapat pertemuan semester II dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Muba, Senin (21/6/2021) di Ruang Rapat Randik.

Rapat dipimpin Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH, dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan diikuti OPD terkait.

Bacaan Lainnya

Yudi Herzandi mengatakan dari pertemuan yang kita lakukan hari ini dapat menjadi sebuah upaya menyamakan persepsi, penguatan strategi dan koordinasi, serta terjalinnya kerja sama yang baik antara berbagai pihak,”ungkapnya.

Baca Juga :  Dinas TPHP Muba Turun ke Lapangan Cek Kesehatan Hewan Kurban

Dengan adanya pertemuan ini, dapat mengoptimalkan layanan BPJS Kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas maupun di lingkup masyarakat, bisa dibicarakan bersama dalam forum.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fasilitas kesehatan, sehingga diharapkan nantinya seluruh program BPJS Kesehatan tepat sasaran. Mudah-mudahan dalam forum ini dapat menghasilkan masukan-masukan dalam setiap pemecahan masalah, yang bisa diselesaikan secara bersama dan ditindaklanjuti bersama.

Meskipun saat ini Universal Health Care (UHC) di Muba sudah mencapai 96%, tetapi harus diperbaharui untuk kemajuan dalam pelayanan kesehatan.

“Untuk itu kegiatan seperti ini sangat penting dilakukan. Kepada dinas yang terkait serta pemangku kepentingan jangan lengah terus saling berkoordinasi, sehingga target-target BPJS di Kabupaten Muba bisa berjalan dengan baik,”ujarnya.

Baca Juga :  Prokes Ketat, SD-SMP di Muba Mulai Uji Coba PTM 23 Agustus

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Palembang Rudhy Sukmawan Hardhiko SSi APT AAK mengatakan bahwa, forum kemitraan memiliki beberapa tujuan yang diantaranya, untuk mencapai persamaan pemahaman tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional. Mempermudah koordinasi antar instansi yang terkait dalam menyelesaikan kendala operasional di lapangan. Memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai kewenangan dan fungsi lembaga/instansi. Meningkatkan efektifitas pengelolaan fasilitas kesehatan, dan menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.