JAKARTA, – Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengimbau agar tahapan pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta untuk periode 2022 – 2026 dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Pras saat menerima audiensi Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Calon Ketua Umum KONI DKI yang akan menjalani proses pemilihan pada bulan Maret 2022 mendatang di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/1).
“Pada saat fit and proper supaya transparan dan akuntabel. Jangan ngomong didepannya manis-manis. Itu yang penting buat kita sampaikan kepada tim penjaringan,” ujarnya.
Pras berharap dengan proses tersebut, nantinya Ketua KONI terpilih merupakan orang yang benar-benar berkompeten dibidang olahraga sehingga bisa mencapai prestasi maksimal saat mengikuti perhelatan olahraga.
“Saya meminta kepada tim penjaringan, ketua KONI terpilih harus berkompeten dibidangnya. Sehingga target kita jadi macan asia dapat terwujud,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra berharap sosok Ketua KONI terpilih dapat serius membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder demi memajukan Olahraga DKI.
“Saya berharap nanti TPP bisa menyaring yang terbaik untuk kemajuan olahraga di DKI kedepannya. Orang-orang yang paham olahraga, karena kalau tidak bisa bahaya,” ungkapnya.
Sekretaris Komisi E Johnny Simanjuntak juga berharap kepada TPP Calon Ketua Umum KONI untuk memiliki kriteria yang mendukung proses pemilihan sehingga mendapat ketua yang berkompeten dan berkualitas.
“Saya pikir tim penjaringan ini paling tidak harus bisa lebih menampilkan objektivitas. Kriteria-kriteria objektivitas itu TPP lah yang paling tahu sehingga bisa melahirkan Ketua yang kompeten,” tuturnya.
Dilokasi yang sama, Ketua TPP Aldwin Rahadian menjelaskan salah satu kriteria yang harus dipenuhi calon ketua KONI yakni sudah pernah menjabat sebagai pengurus cabang olahraga, sehingga sedikit banyak menguasai tentang dunia olahraga.
“Saya tambahkan bahwa persyaratan salah satunya adalah orang yang sudah pernah menjadi pengurus Cabor atau pengurus KONI. Jadi enggak ujung-ujung orang dari luar, jadi kita batasi memang harus orang yang mengerti, dunia olahraga” tandasnya.
–
