Jakarta, – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menargetkan 3.000 desa masuk dalam program smart village atau desa cerdas. Program ini akan dilakukan rentang 2020-2024.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan konsep desa cerdas merupakan hasil adopsi dari konsep smart city. Bedanya, untuk smart village ada pelokalan pada komponen-komponen dan indikator-indikatornya, disesuaikan agar lebih cocok dengan konteks desa dan kelurahan.
Pada pokoknya, desa cerdas didefinisikan sebagai desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa.
“Desa cerdas menjadi kerangka kerja untuk membangun akuntabilitas, peran, dan tanggung jawab otoritas pengambil keputusan agar lebih efektif dan efisien. Tentunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui media situs web, data seluler, media sosial serta layanan lain yang didukung oleh jaringan internet, dan yang paling penting harus berdasarkan karakteristik lokal desa,” ujarnya
Pengembangan desa cerdas memiliki enam pilar, antara lain warga cerdas (smart people), mobilitas cerdas (smart mobility), ekonomi cerdas (smart economic), pemerintahan cerdas (smart government) pola hidup cerdas (smart living), dan lingkungan cerdas (smart environment).
Desa cerdas juga merupakan salah satu cara untuk mempercepat desa mandiri yang disebut Halim Iskandar adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, punya infrastruktur memadai, serta punya pelayanan umum dan pemerintahan yang sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75 dalam skala 1 sampai 100.
