JAKARTA, – Setelah sehari sebelumnya gelar aksi di gedung KPK, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Musi Banyuasin kembali gelar aksi dikantor Kejaksaan Agung RI di jakarta, rabu (20/7/2022).
Dengan tuntutan yang sama Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Muba ini meminta Kejagung RI untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan KPK RI agar mengusut tuntas kasus OTT PUPR Muba tahun 2021, karena diduga ada keterlibatan Sekda Muba yang sekarang sebagai PJ Bupati Muba. Hal tersebut terungkap di fakta persidangan saat pemeriksaan saksi Daud Amri (Kabag ULP) dan pledoi terpidana Herman Mayori (eks Kadis PUPR Muba) di pengadilan negeri tipikor palembang beberapa waktu yang lalu.
Dari fakta persidangan, saksi Daud Amri Kabag ULP Muba ada menyebut nama Sekda Muba diduga menerima fee proyek sebesar RP. 50 juta, kemudian pada pledoi terpidana Herman Mayori (eks Kadis PUPR Muba) juga menyebutkan ada meminta uang secara langsung kepada Herman Mayori sebesar RP. 250 juta, melalui Kabid Sda Eddy Umari permintaan tersebut di penuhi hanya RP. 200 juta dan pembebanan hutang tahun 2016 sebesar RP. 3 milyar yang harus dibayar Herman Mayori dan para PPK dari Dinas PUPR Muba. Ungkap para Pemuda dan Mahasiswa Muba dalam orasinya.
Adapun tuntutan dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Muba tersebut, meminta Kejagung RI untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan KPK mengusut tuntas kasus OTT PUPR Muba tahun 2021 sampai ke akar-akarnya, memeriksa kembali kasus bansos provinsi sumsel tahun 2013 karena diduga ada keterlibatan Sekda Muba Apriyadi dalam kasus tersebut, jangan sampai orang yang mempunyai banyak masalah di masa lalu dan sekarang memimpin muba, kasian dengan para ASN yang selalu mendapat tekanan untuk menutupi masalah-masalah yang tidak jelas.
