LSM LIRA: Awasi Proses Perumusan TPP ASN Muba, Harus Transparan dan Patuhi Regulasi

Cloud Hosting

SEKAYU, – Menindaklanjuti Protes dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) dan kritik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mewakili masyarakat Muba.

Akhirnya Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muba Beni Hernedi merespon positif dengan menggelar Rapat Evaluasi TPP ASN Pemkab Muba Tahun 2022, jumat (4/3) lalu di Ruang Rapat Serasan Sekate.

Bacaan Lainnya

Ketika di wawancarai awak media setelah pelaksanaan rapat, Beni Hernedi mengatakan dirinya sudah mendengar isu yang berkembang terkait ketidakadilan dalam pemberian TPP ASN di lingkungan Pemkab Muba.

“Hari ini sudah mulai dilakukan rapat awal evaluasi terhadap kebijakan TPP ASN, bukan untuk meniadakan TPP, tetapi akan disesuaikan lagi dengan aturan yang berlaku dengan mempertimbangkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, resiko kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.  Ditargetkan sebelum tanggal 15 Maret 2022 selesai,” jelas Beni.

Baca Juga :  Bupati Muba Sambut Kunker Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel

Selanjutnya Beni menegaskan dirinya telah meminta Tim Pelaksanaan TPP untuk menyusun kebijakan TPP mengedepankan rasa keadilan, jangan sampai ada ASN yang beban kerjanya banyak tapi tidak dihargai, namun ASN yang kerjanya biasa saja TPP nya besar. Serta pemberian TPP untuk memberikan motivasi dan menghargai hasil kerja. Tidak boleh ada lagi pungli atau menerima fee proyek sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik.

Terpisah Ketua LSM LIRA Ansor mengapresiasi langkah Plt. Bupati Muba Beni Hernedi yang telah merespon protes dari kalangan PNS dan kritik dari masyarakat terkait pemberian TPP ASN yang tidak berkeadilan dan tidak memberikan dampak reformasi birokrasi. Namun dirinya mengatakan akan tetap mengawal proses kebijakan TPP ASN ini.

Baca Juga :  COVID-19 Muba: Bertambah 12 Kasus Sembuh, 42 Positif

“Kami akan terus memantau proses evaluasi besaran TPP ASN yang sedang disusun. Tim Pelaksana TPP ASN harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian TPP. Tim pelaksana harus transparan, Publik berhak untuk tahu dan mengawasi proses perumusan besaran TPP ASN Pemkab Muba, karena anggaran TPP yang bersumber dari APBD. Kami mendukung adanya pemberian TPP kepada ASN asalkan reformasi birokasi di lingkungan Pemkab Muba terwujud dan pada akhirnya nanti akan memberikan dampak pada pelayanan yang baik kepada masyarakat Muba,” harap Ansor.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.